Dampingi Bupati ke Kemenhub, Hosnan Dorong Sumenep Kepulauan Jadi Agenda Bersama
SUMENEP – Gagasan perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan.
Hosnan menilai perubahan tersebut tidak semestinya dipandang sebatas pergantian nama administratif. Lebih jauh, nomenklatur Sumenep Kepulauan dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap karakter geografis serta kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Dukungan itu disampaikan Hosnan setelah mendampingi Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam audiensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jumat (21/8/2026).
“Saya mendukung penuh perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar mengganti nama, tetapi menegaskan karakter daerah dan memastikan wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang lebih kuat dalam pembangunan,” ujar Hosnan.
Menurutnya, Sumenep memiliki karakter geografis yang berbeda dengan daerah lain karena terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan akses, konektivitas serta pelayanan dasar masyarakat secara lebih spesifik.
Transportasi laut, kata Hosnan, menjadi salah satu aspek penting yang harus diperkuat. Konektivitas antarpulau berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, pendidikan, layanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, perdagangan hingga aktivitas ekonomi.
“Kita harus melihat Sumenep secara utuh. Daratan dan kepulauan mempunyai karakter serta tantangan yang berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan secara nyata,” katanya.
Hosnan menegaskan, wilayah kepulauan tidak boleh diposisikan sebagai bagian yang berada di belakang dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kawasan kepulauan justru memiliki potensi ekonomi, sosial dan sumber daya yang besar apabila didukung dengan akses serta kebijakan yang memadai.
“Kepulauan bukan halaman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian penting dari wajah Sumenep. Jangan sampai jarak geografis membuat masyarakat di sana merasa jauh dari pelayanan negara,” tegasnya.
Meski memberikan dukungan politik, Hosnan meminta perjuangan perubahan nomenklatur tersebut dilakukan secara terukur. Pemkab Sumenep dinilai perlu menyiapkan kajian yang komprehensif, mulai dari aspek akademis, historis, geografis, sosial, ekonomi hingga administratif.
“Kalau ingin perjuangan ini sampai menjadi kebijakan, tentu kajiannya harus kuat. Argumentasinya harus terukur dan seluruh prosesnya dilakukan secara konstitusional serta melibatkan berbagai pihak,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar gagasan Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak hanya menjadi agenda pemerintah daerah dan DPRD. Tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda serta masyarakat kepulauan perlu dilibatkan dalam proses pembahasannya.
Menurut Hosnan, dukungan lintas elemen akan menjadi modal penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta Pemkab Sumenep menyusun peta jalan yang jelas, mulai dari penyusunan kajian, konsolidasi pemangku kepentingan, komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga tahapan pengusulan kepada pemerintah pusat.
“Ini bukan kepentingan satu partai atau pemerintah daerah saja. Kalau tujuannya memperkuat identitas dan meningkatkan pelayanan masyarakat kepulauan, maka perjuangannya harus menjadi agenda bersama,” katanya.
Hosnan memastikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep siap mengawal gagasan tersebut melalui jalur politik dan kelembagaan. Namun, ia menekankan seluruh proses harus tetap transparan, terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami di DPRD siap mengawal. Semangatnya harus besar, tetapi prosesnya juga harus benar. Jangan sampai gagasan yang baik berhenti sebagai wacana. Kita harus memastikan perjuangan ini memiliki dasar yang kuat dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tandasnya.
(Syah/Redaksi)
Pos Terkait
Tidak ada komentar