Bappeda Sumenep Perkuat Pengendalian Inflasi Berbasis Data, Jaga Daya Beli Masyarakat
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
Pendekatan berbasis data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah mampu merespons kondisi ekonomi secara lebih terukur, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas daerah.
Menurutnya, berbagai indikator statistik, mulai dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga kondisi sosial masyarakat, diperlukan untuk membaca perkembangan ekonomi secara objektif.
“Data inflasi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah pusat, pelaku usaha hingga masyarakat.
Sinergi tersebut terutama diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Sebab, keterbatasan pasokan maupun gangguan distribusi berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Pemkab terus membangun sinergi dengan seluruh pihak agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Arif menambahkan, kebijakan pembangunan juga harus mampu mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.
Karena itu, Bappeda mendorong agar setiap perencanaan pembangunan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi riil di lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.
“Kami akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tegas Arif Firmanto.
(Tim/Redaksi)
Pos Terkait
Tidak ada komentar