Bappeda Sumenep Susun Roadmap Ekonomi, Fokus Tetapkan Sektor Penggerak dan Percepat Nilai Tambah
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memperkuat strategi percepatan ekonomi daerah melalui penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep. Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng.
FGD tersebut diarahkan untuk menghasilkan peta jalan pembangunan ekonomi yang tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi acuan konkret dalam menentukan sektor unggulan, investasi, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa percepatan ekonomi membutuhkan perubahan pendekatan perencanaan. Potensi daerah, kata dia, harus diterjemahkan menjadi program yang memiliki target, indikator, pendanaan, serta pembagian peran yang jelas.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” tegas Arif.
Menurutnya, Sumenep memiliki basis ekonomi yang cukup beragam, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, ekonomi kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga sektor minyak dan gas bumi.
Namun, karakteristik sebagai daerah kepulauan membuat pengembangan ekonomi membutuhkan pemetaan yang lebih spesifik. Tidak seluruh potensi dapat dikembangkan dengan pendekatan yang sama sehingga diperlukan penentuan sektor yang benar-benar mampu menjadi economic driver daerah.
Arif menyebut sedikitnya terdapat lima fokus utama dalam roadmap tersebut. Pertama, menetapkan sektor prioritas sebagai penggerak ekonomi agar kebijakan dan anggaran pemerintah daerah lebih fokus.
Kedua, memperkuat hilirisasi sehingga komoditas lokal tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah. Pengolahan di daerah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ketiga, mendorong investasi secara lebih terukur dengan memetakan sektor dan wilayah potensial, kebutuhan investasi, kesiapan pemerintah, hambatan regulasi maupun infrastruktur, serta dukungan pembiayaan.
Keempat, memperkuat UMKM melalui intervensi yang lebih luas, bukan sebatas pelatihan. Aspek pembiayaan, teknologi, digitalisasi, sertifikasi, kemasan, pemasaran, hingga keterhubungan dengan rantai pasok juga menjadi perhatian.
Kelima, memastikan setiap program memiliki target dan penanggung jawab yang jelas, termasuk jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Bappeda juga mendorong adanya program quick wins agar dampak kebijakan dapat dirasakan masyarakat dalam waktu relatif singkat. Program jangka pendek tersebut akan berjalan beriringan dengan agenda transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang.
Dalam penyusunan roadmap, Bappeda melibatkan Universitas 45 Surabaya sebagai penyedia jasa konsultansi. Keterlibatan akademisi diharapkan memperkuat kajian melalui pendekatan berbasis data dan objektif, namun tetap realistis untuk diterapkan.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang dibutuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas dan target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, serta dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” jelasnya.
Arif menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibebankan kepada satu OPD. Penguatan UMKM, pertanian, perikanan, investasi, ketenagakerjaan, pariwisata, infrastruktur, transformasi digital, hingga pembiayaan membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Karena itu, Bappeda berperan mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut agar seluruh program bergerak dalam satu arah pembangunan ekonomi.
FGD juga diharapkan menjadi ruang untuk bertukar data, mengevaluasi program, mengidentifikasi kendala, memetakan regulasi yang menghambat, menggali potensi yang belum dikembangkan, menyelaraskan program antarlembaga, serta mengidentifikasi peluang investasi yang konkret.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Arif.
Melalui roadmap tersebut, Pemkab Sumenep menargetkan terbentuknya arah pembangunan ekonomi yang lebih fokus, terukur dan inklusif, sekaligus mampu mendorong peningkatan investasi, lapangan kerja, nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan masyarakat.
(Tim/Redaksi)
Pos Terkait
Tidak ada komentar