Konektivitas Kepulauan Jadi Perhatian, Pemkab Sumenep Bahas Penguatan Layanan Laut dengan Kemenhub
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong penguatan konektivitas antarpulau melalui peningkatan layanan transportasi laut. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses mobilitas yang aman, lancar, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH saat melakukan audiensi bersama jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumenep menyampaikan sejumlah kebutuhan transportasi laut yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau, transportasi laut bukan sekadar sarana perjalanan. Jalur pelayaran menjadi penghubung utama menuju wilayah daratan untuk berbagai kepentingan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pemerintahan, perdagangan hingga kegiatan ekonomi.
“Banyak hal yang kita bicarakan dengan Kementerian Perhubungan, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas masyarakat,” ujar Achmad Fauzi.
Menurutnya, keberadaan layanan penyeberangan yang lancar sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat kepulauan. Karena itu, akses dari pelabuhan menuju wilayah kepulauan maupun sebaliknya perlu terus diperkuat.
“Yang kedua, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas penyeberangan dari pelabuhan. Ini yang menjadi prioritas kita agar seluruh penyeberangan itu berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Achmad Fauzi menilai peningkatan konektivitas laut memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar sektor transportasi. Kelancaran pelayaran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkecil kesenjangan akses pelayanan antara masyarakat di daratan dan kepulauan.
“Kita terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk melayani masyarakat di Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat kepulauan yang memang membutuhkan akses pelayaran,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan dukungan maupun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan konektivitas laut secara lebih konkret.
“Masyarakat di kepulauan membutuhkan akses pelayaran dari kepulauan ke daratan ataupun dari daratan ke kepulauan. Karena itu, kelancaran transportasi laut menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Drs. Achmad Zulkarnain, MH; Kepala BKAD Sumenep Ir. Didik Wahyudi, MSI; Staf Ahli Bupati Hizbul Wathan, SH, MH; Joko Satrio; serta Kabag Humas dan Protokol Helmi.
Pemkab Sumenep berharap penguatan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dapat membuka ruang penyelesaian terhadap berbagai kebutuhan transportasi laut di wilayah kepulauan.
Dengan konektivitas pelayaran yang semakin baik, masyarakat di pulau-pulau diharapkan lebih mudah menjangkau pusat pelayanan publik, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pasar dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah daratan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemkab Sumenep untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan memastikan masyarakat kepulauan mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat di wilayah daratan.
(Syah/Red)
Pos Terkait
Tidak ada komentar