DPRD Sumenep Bongkar Dugaan Monopoli Suplai MBG, Petani Lokal Terpinggirkan
Foto: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, H. Masdawi.SUMENEP, RADAR9.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, menyoroti serius pola distribusi bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berpihak pada petani dan peternak lokal.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, mengungkapkan bahwa selama ini kebutuhan bahan baku MBG justru lebih banyak dipasok dari luar daerah. Komoditas telur, misalnya, masih didominasi suplai dari Ngawi, Blitar, dan Tulungagung.
“Padahal peternak lokal di Sumenep banyak, tetapi belum terakomodasi dalam program ini,” tegasnya, Senin (6/4/2026).
Menurut Masdawi, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi di tingkat daerah, khususnya dalam menyerap hasil produksi lokal. Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep perlu segera melakukan pembenahan agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak ekonomi nyata.
Lebih lanjut, ia menduga adanya praktik monopoli oleh sejumlah pihak dalam rantai pasok MBG. Para pemasok disebut-sebut berasal dari kalangan tertentu yang mendominasi distribusi tanpa melibatkan petani dan peternak setempat.
“Penyuplai ini orang-orang tertentu. Tidak ada keterlibatan petani lokal, bahkan kualitas dan harga komoditas diduga dipermainkan,” ungkapnya.
Masdawi menegaskan, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, mulai dari aspek kualitas dan kuantitas hasil panen lokal hingga sistem pengawasan harga. Ia juga menyoroti belum adanya ekosistem yang terbangun untuk mendukung distribusi hasil pertanian lokal ke dalam program MBG.
“Selama ini belum terkoordinir dengan baik. Iklim untuk penyerapan hasil panen lokal belum terbentuk, sehingga ketergantungan pada suplai luar daerah masih tinggi,” jelasnya.
Sebagai solusi, DPRD mendorong Pemkab Sumenep untuk memperkuat kebijakan sektor pertanian, termasuk membentuk sistem atau koordinator yang mampu menjembatani distribusi hasil panen petani ke program MBG. Selain itu, pengawasan harga juga perlu diperketat guna mencegah praktik permainan harga oleh pihak pemasok.
“Harus ada kebijakan yang memastikan hasil panen petani lokal terserap. Jangan dilepas ke mekanisme pasar bebas yang tidak menentu,” katanya.
Di akhir, Masdawi menegaskan bahwa program MBG sejatinya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
“Kalau hasil panen lokal terserap, maka perputaran ekonomi di daerah akan meningkat. MBG harus menjadi motor penguatan ekonomi lokal, bukan justru menguntungkan pihak luar,” pungkasnya.
Pos Terkait
Tidak ada komentar