Bappeda Sumenep Susun RAD-PG 2025–2029, Distribusi Pangan ke Kepulauan Jadi Perhatian
Potret: Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan ketahanan pangan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029.
Dokumen tersebut disiapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep sebagai pedoman untuk menyatukan program pangan dan gizi lintas sektor. Fokusnya tidak hanya pada ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan harga serta pemerataan akses masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan persoalan inflasi, khususnya yang berkaitan dengan pangan, tidak dapat ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD). Diperlukan koordinasi antara sektor produksi, distribusi, kesehatan, hingga penguatan daya beli masyarakat.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujar Arif, Rabu (19/8).»
Menurutnya, kondisi inflasi di Jawa Timur masih relatif terkendali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang menjadi rujukan dalam bahan penyusunan kebijakan, inflasi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak menjadi alasan bagi Sumenep untuk mengendurkan kewaspadaan. Struktur geografis Sumenep yang memiliki wilayah daratan sekaligus kepulauan membuat persoalan distribusi bahan kebutuhan pokok menjadi tantangan tersendiri.
Jarak tempuh dan biaya logistik berpotensi menyebabkan perbedaan harga antara wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat di wilayah kepulauan tetap memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar dan pasokan yang memadai.
Arif menjelaskan, komoditas pangan memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat produksi pangan lokal sekaligus memperbaiki sistem distribusi dari sentra produksi hingga konsumen.
Bappeda juga mendorong keterlibatan sejumlah OPD, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan, untuk memastikan aspek ketersediaan pangan berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Program pangan bergizi harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, sehingga sinergi lintas sektor menjadi penting,” jelasnya.
Selain persoalan pangan dan inflasi, Pemkab Sumenep juga menempatkan penguatan kapasitas fiskal sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi, terus didorong untuk memperluas ruang fiskal pemerintah.
Tambahan kapasitas pendapatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga kemampuan pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Arif menegaskan, pengendalian inflasi, ketahanan pangan dan penguatan fiskal memiliki keterkaitan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Fan’s/Red)
Pos Terkait
Tidak ada komentar