DPRD Sumenep Tekankan Pemerataan Pembangunan hingga Wilayah Kepulauan
Foto: Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Kamis (30/4/2026).SUMENEP (RADAR9.ID) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep memberikan catatan tegas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/4/2026), sejumlah capaian Pemkab diapresiasi, namun berbagai persoalan strategis dinilai masih membutuhkan langkah pembenahan serius.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan, menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bukan hanya formalitas tahunan, melainkan instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pemerintahan serta memastikan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan selama 2025 menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor. Program penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur dinilai berjalan cukup baik.
Namun demikian, Pansus menilai pemerataan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan, masih menjadi tantangan besar yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah daratan. Masyarakat kepulauan juga harus mendapatkan akses pelayanan dan pembangunan yang sama,” tegas Hosnan dalam sidang paripurna.
Pansus juga menyoroti pola pelaksanaan program pemerintah yang dinilai masih terlalu berorientasi administratif. Ke depan, DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih fokus pada dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di bidang pelayanan publik, reformasi birokrasi menjadi rekomendasi utama. Pemerintah daerah didorong mempercepat perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif, cepat, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.
Sorotan paling tajam diarahkan kepada RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep. Pansus mencatat masih banyak keluhan masyarakat terkait kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Karena itu, DPRD meminta pembenahan manajemen dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Selain pelayanan kesehatan, ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan antara wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi perhatian serius. Pansus mendesak Pemkab segera mengambil kebijakan konkret agar pelayanan dasar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Pada sektor ekonomi dan keuangan daerah, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian belanja agar kondisi fiskal daerah tetap sehat dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari rekomendasi, Pansus turut meminta pemerintah memperkuat kebijakan berbasis data dan riset, meningkatkan pengawasan hingga tingkat desa, serta memperluas kerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup laporan Pansus, H. Hosnan berharap hubungan legislatif dan eksekutif terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sumenep.
(Tek/Red)
Pos Terkait
Tidak ada komentar