SUMENEP, RADAR9.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti serius kondisi infrastruktur daerah yang dinilai masih memprihatinkan dan belum menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Temuan tersebut diungkap dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.
Laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas politik sekaligus cerminan langsung suara masyarakat dari berbagai daerah pemilihan, hasil penyerapan aspirasi selama masa reses pada 9–16 Maret 2026.
Juru bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan dominan warga. Kerusakan jalan disebut sebagai masalah paling krusial karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas, dan keselamatan masyarakat.
“Di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, warga bahkan terpaksa memperbaiki jalan secara swadaya akibat lambannya penanganan dari pemerintah. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator lemahnya respons terhadap kebutuhan dasar publik”, Ujarnya. Selasa (31/3/26).
Selain jalan rusak, Fraksi PAN juga menyoroti buruknya sistem drainase di sejumlah titik. Saluran air yang tidak berfungsi optimal memicu genangan saat musim hujan dan mempercepat kerusakan jalan.
“Salah satu titik rawan terjadi di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, di mana genangan air kerap mengganggu arus lalu lintas dan memperburuk kondisi infrastruktur yang ada,” Tegasnya.
Permasalahan lain yang tak kalah mendesak adalah banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi. Kondisi ini ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek. Minimnya penerangan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan serta menurunkan tingkat keamanan warga pada malam hari.
Tak hanya infrastruktur darat, Fraksi PAN juga mengangkat kerusakan tangkis laut di wilayah pesisir. Di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, kerusakan tanggul dinilai berpotensi memperparah abrasi dan mengancam permukiman warga.
Dengan karakter wilayah kepulauan yang luas, keberadaan tangkis laut menjadi kebutuhan vital yang tidak bisa diabaikan. Fraksi PAN mendesak pemerintah daerah segera melakukan intervensi konkret untuk mencegah dampak yang lebih besar.
Seluruh catatan hasil reses tersebut, lanjut Hairul, harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Infrastruktur, menurutnya, tidak boleh lagi diposisikan sebagai sektor pelengkap.
Fraksi PAN pun mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk bergerak cepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat demi mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Penulis : Iponk's
Editor : Redaksi
