SUMENEP, RADAR9.ID – Perayaan Idulfitri 1447 Hijriah di Jawa Timur menyisakan potret ketimpangan yang menyayat hati. Di saat aroma hidangan open house memenuhi ruang-ruang mewah Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (21/3/2026), warga Pulau Masalembu justru harus bertaruh nyawa melintasi jalur logistik yang lebih mirip kubangan daripada fasilitas publik.
Kontrasnya wajah Jawa Timur ini memicu kritik tajam terhadap komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memeratakan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini seolah dianaktirikan.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak boleh saja mengklaim agenda open house sebagai jembatan silaturahmi.
Namun, bagi Hasan (42), warga Masalembu, jembatan yang ia butuhkan bukanlah jabat tangan formalitas, melainkan aspal yang layak di akses Pelabuhan Masalembu.
“Gubernur seakan tidak peduli. Buktinya, kondisi pelabuhan yang menjadi kewenangannya, namun hingga kini dibiarkan rusak parah, padahal merupakan urat nadi keselamatan masyarakat,” tegas Hasan dengan nada prihatin, pada Minggu pagi, 22 Maret 2026.
Lebih lanjut, Hasan menilai kritik tersebut beralasan. Kerusakan pelabuhan di wilayah yang bergantung pada transportasi laut menjadi “hukuman ekonomi” bagi warga kepulauan. Ia juga menyebut lambannya penanganan sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang masih berorientasi daratan.
“Ini bukan sekadar infrastruktur rusak, tapi ketidakadilan pembangunan yang terus kami rasakan,” tegas Hasan.
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan warga, terdapat dua persoalan krusial yang dinilai luput dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pertama, akses logistik terganggu akibat kerusakan parah jalan utama menuju dermaga, sehingga distribusi kebutuhan pokok pasca lebaran terhambat.
Kedua, kondisi jalan yang dipenuhi lubang dalam di sepanjang jalur pelabuhan menjadi ancaman serius bagi keselamatan ribuan pemudik pada arus balik.
Kami tidak menolak tradisi permohonan maaf di Hari Raya Idulfitri. Namun, warga Masalembu tidak membutuhkan sekadar ungkapan maaf lahir batin yang bersifat retoris. Yang kami butuhkan adalah langkah konkret pengerahan alat berat, pengaspalan jalan, serta keberanian pemerintah untuk segera mengeksekusi perbaikan di lapangan sebelum kondisi ini memicu jatuhnya korban jiwa.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan atas konfirmasi Redaksi Media Jurnalis Indonesia dan terkesan memilih diam. (***)
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Media Jurnalis Indonesia
