SUMENEP, RADAR9.ID – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan enam aspek prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Kebijakan strategis tersebut dirancang sebagai peta jalan percepatan pembangunan sekaligus upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Arah pembangunan itu mengusung tema besar “Memantapkan Stabilitas Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.” Tema tersebut menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada pemerataan dan penguatan kapasitas masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa prioritas pertama diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Program tersebut akan ditopang dengan penyediaan sarana dan prasarana di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, perikanan, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata dan perdagangan.
“Pemerintah juga akan mendorong program padat karya untuk membuka peluang kerja baru sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujar Arif, Rabu (28/1/2026).
Selain penguatan sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu menjawab kebutuhan pasar. Langkah tersebut ditempuh melalui pelatihan berbasis kompetensi serta penguatan program kewirausahaan, terutama bagi kalangan generasi muda.
Menurut Arif, peningkatan kapasitas SDM lokal menjadi kunci agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memiliki daya saing yang kuat.
Pada aspek ketiga, Pemkab Sumenep memfokuskan kebijakan pada pemantapan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah diakses, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di sektor pendidikan, program pembangunan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan budaya literasi. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan serta pemerataan tenaga kesehatan, termasuk penyediaan dokter spesialis di wilayah kepulauan.
“Selain itu, kami memperkuat layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan implementasi Universal Health Coverage,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas utama dengan menitikberatkan pada pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur yang dikembangkan diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendukung pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperkuat stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik. Upaya ini dilakukan melalui penguatan peran forum kerukunan umat beragama, sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan organisasi perangkat daerah, hingga optimalisasi sistem layanan darurat terpadu.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah revitalisasi layanan Si-Lapor 112 sebagai sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Prioritas terakhir difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Reformasi birokrasi akan diperkuat melalui peningkatan kualitas aparatur, penerapan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
“Enam aspek prioritas ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Arif.
Penulis : Redaksi***
