SUMENEP – Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan Komisi I DPRD Sumenep terkait kekosongan sejumlah jabatan strategis, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo akhirnya menjawab aspirasi legislatif dengan melakukan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik yang sempat berkembang. Bupati menegaskan bahwa keterlambatan rotasi jabatan bukan disebabkan oleh tarik-ulur politik atau kepentingan tertentu, melainkan karena harus menunggu rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai syarat administratif.
“Kenapa terkesan lambat, karena semua proses harus menunggu rekomendasi dari BKN. Tanpa rekomendasi itu, rotasi tidak bisa dilakukan,” ujar Bupati Fauzi kepada wartawan usai pengambilan sumpah dan janji pejabat di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (14/01/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRD Sumenep yang dinilainya konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada eksekutif.
“Terima kasih kepada Komisi I DPRD Sumenep yang sudah mengingatkan eksekutif. Ini bagian dari check and balance yang baik dalam pemerintahan,” tegasnya.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep secara resmi melakukan mutasi dan promosi jabatan bagi ASN sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Bupati menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk hukuman, tekanan politik, maupun kepentingan pribadi.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah agar kinerja perangkat daerah semakin optimal dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami melakukan penataan dan mutasi jabatan dengan target program pembangunan berjalan lebih efektif dan pelayanan publik semakin meningkat,” terangnya.
Bupati berharap seluruh ASN selalu siap menjalankan tugas dan tanggung jawab di mana pun ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, sebagai wujud komitmen sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa rotasi dan promosi jabatan berperan penting dalam membangun kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Melalui mekanisme tersebut, ASN diharapkan memperoleh wawasan yang lebih luas, pengalaman kerja yang beragam, serta peningkatan kemampuan manajerial dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Dalam mutasi tersebut, Bupati Sumenep melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II, serta melakukan rotasi dan promosi terhadap puluhan pejabat pengawas di tingkat kecamatan.
Bupati menegaskan, seluruh proses mutasi dan promosi jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan penilaian kinerja serta kompetensi ASN.
“Kami optimistis, dengan penataan birokrasi yang tepat, roda pemerintahan akan berjalan lebih profesional, efektif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima,” pungkasnya.
Dalam mutasi tersebut, Bupati Sumenep melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), di antaranya,
Ferdiansyah Tetrajaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Faruk Hanafi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Anwar Syahroni sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Moh. Iksan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Heru Santoso sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rahman Riadi sebagai Kepala Dinas Sosial
Mustangin sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Benny Irawan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Selain itu, Bupati juga melakukan rotasi dan promosi terhadap 69 pejabat pengawas eselon IV yang tersebar di tingkat kecamatan, sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan penguatan pelayanan publik di lini terdepan.
Penulis : Ibnu Hajar
