Sumenep– Akhir tahun selalu identik dengan evaluasi. Di banyak meja, laporan kinerja dirapikan. Di banyak ruang, prestasi dibingkai. Namun ada satu buku yang seharusnya ikut diganti sampulnya: buku catatan dosa.
Bukan untuk menghakimi, apalagi menggurui. Hanya sekadar membuka lembaran agar publik tahu, bahwa hukum tidak selalu berjalan sendirian—ia sering ditemani kompromi.
Tentang setoran-setoran yang konon sudah dianggap biasa. Dari galian C yang mengalir rutin, hingga praktik judi yang tak pernah benar-benar mati, hanya berpindah tempat dan nama.
Tentang lima orang korban judi online yang semestinya dilindungi, namun justru “diselesaikan” dengan angka—dua puluh juta rupiah per kepala, demi kebebasan yang semu.
Ada pula kisah perempuan-perempuan lemah, janda yang seharusnya mendapat perlindungan negara, justru menjadi objek bujuk rayu oknum berseragam, dengan dalih empati yang berujung pemanfaatan.
Belum lagi cerita BBM yang bermain di balik pagar, ditampung, dialirkan, seolah kantor negara berubah fungsi menjadi tangki kepentingan.
Ironisnya, kekerasan dan main hakim sendiri kerap dijustifikasi. Alasannya klise namun berulang:
karena ada kebutuhan internal,
karena ada sumbangan antar unit,
karena tiap sektor di Kecamatan “harus ikut berpartisipasi”.
Bahkan urusan mencari besi pun berubah makna. Bukan lagi tugas, melainkan ongkos—tiket pesawat, hotel, dan permintaan yang tak pernah tercatat di kuitansi negara.
Semua ini bukan dongeng akhir tahun.
Bukan pula gosip warung kopi.
Ini fakta, dan faktanya punya jejak.
Sebagian terekam, sebagian tersimpan, menunggu waktu yang tepat untuk bicara.
Akhir tahun seharusnya bukan hanya tentang menutup laporan,
tetapi juga membuka keberanian,
bahwa hukum tidak boleh hidup dari setoran, dan seragam tidak boleh menjadi tameng dosa.
Karena cepat atau lambat,
yang disembunyikan rapi
akan tetap menemukan jalannya ke terang.
