SUMENEP, RADAR9.ID – Pelayanan Tol Laut Kapal Sabuk Nusantara (Sanus) 74 rute Kalianget – Kangean – Sapeken memicu gelombang protes keras. Kapal yang seharusnya menjadi urat nadi transportasi kepulauan ini dituding melanggar standar pelayanan minimum akibat keterlambatan ekstrem yang diduga kuat dipicu oleh praktik kelebihan muatan (overload) barang.
Desakan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI segera membekukan atau menghentikan sementara operasional Sanus 74 pun mencuat. Hal ini dianggap perlu sebagai langkah evaluasi total terhadap integritas awak kapal dan manajemen PT Pelni.
Kekecewaan mendalam dirasakan Toifur Ali Wafa, Pimpinan Redaksi nusainsider.com, yang menjadi saksi sekaligus korban langsung dalam pelayaran tersebut. Ia mengungkap bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Kalianget pukul 16.00 WIB dengan estimasi normal 13 – 14 jam hingga Sapeken.
Namun, realisasi di lapangan jauh melenceng hingga pukul 05.06 WIB, kapal baru tiba di Kangean dan menghabiskan 14 jam hanya untuk satu segmen perjalanan. Situasi diperparah oleh proses bongkar muat barang di Kangean yang berlangsung sekitar 4 jam.
Akibatnya, kapal baru bersandar di Sapeken pukul 14.03 WIB, sehingga total waktu tempuh membengkak menjadi 22 jam, jauh di atas standar normal.
“Ini bukan sekadar telat, ini kegagalan sistem. Keterlambatan ini jelas merugikan penumpang secara materiil dan waktu,” tegas Toifur, Selasa (31/3/2026).
Imbas lambannya operasional KM Sanus 74, masyarakat kepulauan dipaksa menanggung beban biaya tambahan. Sejumlah penumpang yang memiliki keperluan mendesak di pulau-pulau sekitar, seperti Sepanjang dan Tanjung Kiaok, tidak punya pilihan selain menyewa speedboat, dengan tarif tinggi berkisar Rp600 ribu hingga Rp750 ribu per orang.
Atas peristiwa ini, Kementerian Perhubungan didesak bertindak tegas, bukan sekadar administratif. Pertama, pemeriksaan dan sanksi keras bagi awak kapal yang memprioritaskan muatan barang melebihi kapasitas demi keuntungan sepihak. Kedua, Pemerintah Kabupaten Sumenep segera menekan pemerintah pusat untuk membenahi layanan. Ketiga, pembukaan alternatif permanen melalui penambahan penerbangan rute Kalianget – Sapeken dengan tarif terjangkau guna memutus ketergantungan pada transportasi laut yang tidak stabil.
Menanggapi polemik ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkimhub Sumenep, Achmad Dzulkarnaen, menyatakan akan segera bertindak.
“Informasi ini akan segera kami sampaikan secara resmi ke KSOP dan Kementerian Perhubungan sebagai bahan evaluasi mendesak,” ujarnya singkat.
Kini, tanggung jawab penuh berada di tangan Kementerian Perhubungan RI dan PT Pelni. Publik menunggu langkah konkret memastikan program “Tol Laut” benar-benar menjadi solusi konektivitas yang terpercaya, bukan sekadar slogan yang justru membebani masyarakat kecil di wilayah kepulauan ujung timur Madura.
Penulis : Prabu
Editor : Redaksi
