SUMENEP, RADAR9.ID – Kasus stunting di Kabupaten Sumenep pada awal tahun 2026 tercatat masih terjadi pada 1.789 anak atau sekitar 3,2 persen dari total balita. Angka tersebut tersebar di berbagai wilayah, baik di daerah daratan maupun kepulauan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, beberapa kecamatan yang memiliki jumlah kasus tertinggi di antaranya Sapeken, Dungkek, Masalembu, Kangayan, Bluto, Rubaru, Pragaan, dan Kalianget.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Virzannida Busyro, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan bersama Dinkes P2KB, sebagian besar kasus stunting di Sumenep bukan semata-mata disebabkan oleh kemiskinan atau keterbatasan sumber daya.
Menurutnya, dua dari tiga anak yang mengalami stunting justru dipicu oleh kurangnya pendampingan dari orang tua dalam proses tumbuh kembang anak.
Ia menilai, Kabupaten Sumenep sebenarnya memiliki potensi sumber pangan bergizi yang melimpah, terutama di wilayah kepulauan yang kaya akan hasil laut seperti ikan yang menjadi sumber protein hewani.
“Penyebab stunting salah satunya karena orang tua kurang telaten mendampingi anak, bahkan sering disibukkan dengan aktivitas di media sosial,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi adalah banyaknya orang tua yang merantau ke luar daerah sehingga anak dititipkan kepada nenek, kerabat, atau anggota keluarga lainnya. Kondisi tersebut membuat proses pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak tidak berjalan optimal.
Virzannida juga menyoroti masih adanya orang tua yang kurang mendapatkan edukasi tentang pola pemberian gizi anak. Sebagian di antaranya menganggap pemberian ASI dan susu formula saja sudah cukup tanpa diimbangi dengan makanan pendamping ASI (MPASI) yang memadai.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyayangkan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk program pengentasan stunting yang sebelumnya menjadi prioritas nasional.
Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak guna mendorong orang tua lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.
Selain itu, sebanyak 866 orang yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader KB, dan PKK telah disiagakan di setiap kecamatan untuk mendampingi keluarga yang memiliki anak terdiagnosis stunting.
“Kami akan terus berupaya menyelesaikan persoalan stunting ini. Walaupun anggaran dari pusat berkurang, pemerintah daerah harus tetap memberikan perhatian serius terhadap penanganannya,” tegasnya
Penulis : Kabiro Sumenep
Editor : Redaksi
