Sumenep – Sabtu, 24/1/2026-Dzulkarnaen mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur potensial dalam bursa Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep. Ia bukan sosok instan dalam birokrasi. Nama itu tumbuh dari rekam jejak panjang, kerja senyap, dan peran strategis yang selama ini jarang tampil di panggung.
Kariernya ditempa dari berbagai lini pemerintahan. Pernah menjabat sebagai Camat Pasongsongan, memimpin Dinas Sosial, hingga kini menakhodai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep, Achmad Dzulkarnaen dikenal sebagai birokrat dengan naluri membaca situasi dan kemampuan merawat stabilitas sosial.
Momentum krusial menjelang dan pasca-Pilkada menjadi panggung pembuktian. Di saat banyak daerah menghadapi polarisasi dan konflik laten, Sumenep justru berada dalam kondisi relatif aman, tertib, dan kondusif.
Peran Bakesbangpol di bawah kepemimpinannya menjadi salah satu faktor penentu. Alih-alih mengedepankan pendekatan represif, Achmad Dzulkarnaen memilih strategi yang tidak banyak disorot: pendidikan kebangsaan, dialog sosial lintas kelompok, serta penguatan toleransi di tingkat akar rumput.
Ia meyakini bahwa stabilitas sejati lahir dari kesadaran masyarakat, bukan hanya dari penegakan aturan.
Pendekatan ini menciptakan daya tahan sosial. Perbedaan pilihan politik tidak menjelma menjadi konflik terbuka. Sinergi lintas komunitas, tokoh agama, dan elemen masyarakat terbangun, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber gesekan.
Model pembangunan sosial yang inklusif dan partisipatif tersebut menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Stabilitas yang dibangun tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan karena berbasis pada kesadaran kolektif masyarakat Sumenep. Rekam jejak itulah yang kemudian membuat namanya kian relevan dalam bursa Sekda.
Bagi sebagian kalangan, Achmad Dzulkarnaen dinilai memiliki kombinasi yang dibutuhkan seorang Sekda, yakni ketajaman strategi, kepekaan sosial, serta pengalaman lintas OPD.
Pengamat kebijakan publik, Hasan Basri, menilai sosok Achmad Dzulkarnaen sebagai figur birokrat dengan karakter kepemimpinan yang tidak lazim.
“Semua calon Sekda memiliki peluang yang sama. Namun Achmad Dzulkarnaen ini sosok jenius. Ia memiliki strategi yang jarang dimiliki kepala OPD lain. Dia pejabat yang unik,” ujar Hasan.
Menurutnya, tantangan birokrasi Sumenep ke depan menuntut Sekda yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu menjaga harmoni sosial dan stabilitas politik daerah.
Sementara, Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnaen mengaku sudah siap untuk mendaftar.
Sebagai informasi, bursa Sekda Sumenep tidak hanya dihuni satu nama. Sejumlah pejabat senior juga mulai mencuat sebagai kuda hitam yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni.
Empat nama yang kerap disebut adalah Chairul Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Abd. Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial Sumenep; Moh. Ramli, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Sumenep; serta Moh. Iksan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep.
Pengamat kebijakan publik, Hasan Basri menilai keempat figur tersebut tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki rekam jejak kepemimpinan lintas sektor yang relevan.
“Jabatan Sekda bukan soal popularitas, melainkan kapasitas manajerial, kematangan birokrasi, serta kemampuan mengorkestrasi organisasi pemerintahan yang kompleks. kepala Bakesbangpol Dzulkarnaen dan 4 Kadis senior diatas punya modal itu,” ujarnya.
Chairul Rasyid dikenal sebagai birokrat teknokrat yang matang. Pengalamannya memimpin Diskop UKM dan Perindag sebelum DKPP membentuk pemahaman utuh antara sektor ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
Sementara Moh. Ramli disebut sebagai figur visioner yang memahami birokrasi dari akar desa, berkat pengalamannya memimpin DPMD dan mendorong desa sebagai subjek pembangunan.
Nama Abd. Rahman Riadi dinilai memiliki kombinasi kuat antara pengalaman ekonomi dan sosial. Rekam jejaknya di DPMPTSP hingga Dinsos menjadikannya figur dengan perspektif kebijakan yang seimbang.
Adapun Moh. Iksan dikenal memiliki kemampuan manajerial sumber daya manusia yang kuat. Pengalamannya memimpin OPD strategis dengan spektrum kerja luas menjadi modal penting dalam mengelola birokrasi pendidikan yang kompleks.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi terbuka Sekda dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Kepala BKPSDM Sumenep, Ir. Benny Irawan, memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, dan profesional.
“Seleksi ini bukan ajang tarik-menarik kepentingan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memilih birokrat terbaik bagi daerah,” tegasnya.
Seleksi Sekda Sumenep menjadi momentum penting untuk menilai arah dan kualitas birokrasi ke depan. Jabatan Sekda bukan sekadar posisi struktural, melainkan pusat kendali administrasi pemerintahan dan penentu ritme pelayanan publik.
Kini, sejumlah nama berada di lintasan yang sama. Siapa yang akhirnya terpilih, waktu dan proses yang sah akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, masa depan birokrasi Sumenep akan ditentukan bukan oleh hiruk-pikuk, melainkan oleh kapasitas, integritas, dan rekam jejak nyata.
Penulis : Ibnu Hajar
