Pemkab Sumenep Perkuat Pemerataan, Infrastruktur Kepulauan dan UHC Jadi Bukti Kehadiran Pemerintah
Potret: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat menerima penghargaan dari Jurnalis Sumenep Independen (JSI) dalam acara Pengukuhan JSI Periode 2026–2029 di Ballroom MyZee Hotel Sumenep, Selasa (15/9/2026).SUMENEP — Pemerataan pembangunan terus menjadi salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Komitmen tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan kawasan perkotaan dan daratan, tetapi juga menyasar wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan konektivitas.
Dua sektor menjadi gambaran konkret arah kebijakan tersebut, yakni pembangunan infrastruktur jalan dan perluasan akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Pada sektor infrastruktur, Pemkab Sumenep mengalokasikan sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan pada 2026. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp27,53 miliar diarahkan untuk wilayah kepulauan.
Porsi anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan konektivitas masyarakat kepulauan. Infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penting untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi barang, aktivitas ekonomi, pendidikan dan akses terhadap pelayanan publik.
Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan telah mendapatkan penanganan sehingga kondisi jalan menjadi lebih baik. Peningkatan juga dilakukan pada sejumlah ruas lainnya, termasuk jalur Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.
Bagi masyarakat kepulauan, keberadaan jalan yang layak memiliki arti lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik.
Jalan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pusat pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, pusat perdagangan hingga jalur distribusi kebutuhan pokok.
Karena itu, penguatan konektivitas menjadi bagian penting dalam upaya Pemkab Sumenep memperkecil kesenjangan akses antara daratan dan kepulauan.
Melalui program UHC, Pemkab Sumenep memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan. Program tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah berjalan selama lima tahun, cakupan kepesertaan UHC di Kabupaten Sumenep disebut telah mencapai hampir 100 persen. Atas komitmen tersebut, Pemkab Sumenep meraih UHC Award 2026 kategori Madya.
Bagi pemerintah daerah, UHC tidak semata-mata berkaitan dengan pembiayaan pengobatan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat memiliki akses terhadap rangkaian pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.
Arah pembangunan tersebut mendapat apresiasi dari Jurnalis Sumenep Independen (JSI).
Pembina JSI, Ahmadi Neja, mengatakan pemerataan pembangunan perlu diukur dari sejauh mana masyarakat di seluruh wilayah Sumenep dapat merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
“Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika akses jalan semakin baik dan pelayanan kesehatan semakin terbuka, maka di situlah pembangunan mulai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Ahmadi, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, perhatian terhadap kepulauan menjadi bagian penting dalam membangun Sumenep secara utuh.
“Daratan dan kepulauan harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam pembangunan Sumenep. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, konektivitas dan pelayanan publik harus terus diperkuat agar masyarakat di wilayah kepulauan juga merasakan kehadiran pemerintah secara nyata,” katanya.
Apresiasi tersebut sebelumnya disampaikan JSI melalui penghargaan kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam momentum Pengukuhan JSI periode 2026–2029 di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Ahmadi Neja yang juga dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya dan administrator Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Unitomo, menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan dedikasi dalam mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai pembangunan yang telah berjalan perlu dijaga keberlanjutannya agar manfaatnya semakin luas.
“Yang paling penting adalah keberlanjutan. Program yang sudah berjalan perlu dipertahankan, dievaluasi dan terus diperluas sehingga pemerataan pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Bagi JSI, pembangunan Sumenep tidak dapat dipisahkan antara daratan dan kepulauan. Setiap kebijakan yang memperluas akses infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi bagian dari proses membangun daerah secara lebih merata.
Dengan penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur kepulauan dan perluasan akses kesehatan, Pemkab Sumenep terus mendorong agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Sebab, ukuran pembangunan daerah bukan hanya terlihat dari perubahan wajah pusat pemerintahan, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat di berbagai pelosok mendapatkan akses jalan, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik dan kesempatan ekonomi.
Di titik itulah pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Sumenep menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih luas bagi seluruh masyarakat.
(Redaksi)
Pos Terkait
Tidak ada komentar