Empat Pejabat Baru Dilantik, Fauzi Tekankan Kinerja OPD Harus Terasa bagi Masyarakat
SUMENEP – Empat jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi berganti kepemimpinan. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Empat pejabat tersebut masing-masing Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana BPBD, serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satpol PP.
Pelantikan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pergantian pimpinan OPD harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Bupati Achmad Fauzi meminta para pejabat baru tidak berhenti pada rutinitas administratif, tetapi segera menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program yang konkret dan berdampak.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fauzi.
Ia menekankan, setiap kepala OPD memiliki tantangan dan target kerja yang berbeda. Karena itu, pejabat yang baru dilantik dituntut cepat beradaptasi, memahami persoalan di lapangan, serta menyusun langkah kerja yang terukur.
Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Fauzi mendorong penguatan penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, hingga peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan perhubungan.
Sementara di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penguatan kondusivitas daerah menjadi perhatian utama. Kepala Bakesbangpol diminta membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun berbagai unsur politik guna menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
Kepala Pelaksana BPBD juga mendapat tantangan khusus. Kamiluddin diminta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, termasuk memastikan penanganan di lapangan berlangsung cepat, terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sedangkan Kepala Satpol PP diarahkan memperkuat penegakan Peraturan Daerah dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Penegakan aturan, menurut Fauzi, harus berjalan seimbang dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Fauzi mengingatkan seluruh pejabat baru agar tidak membangun pola kerja sektoral. Kompleksitas persoalan daerah membutuhkan sinergi antar-OPD dan keterlibatan berbagai unsur.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Selain kinerja, Bupati juga mendorong para pejabat untuk terus menghadirkan inovasi dan mampu merespons perubahan secara cepat. Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didukung data yang memadai.
Menurutnya, ukuran keberhasilan OPD bukan semata-mata banyaknya administrasi yang diselesaikan. Tolok ukur paling penting adalah seberapa besar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
(Syah/Redaksi)
Pos Terkait
Tidak ada komentar