Ansor Sumenep Desak Kebijakan Pro-Petani: Tembakau Jangan Hanya Jadi Sumber Cukai
Foto: Ketua PC GP Ansor Sumenep KH Qumri Rahman didampingi pengurus, menyoroti ketimpangan kesejahteraan petani tembakau.SUMENEP, RADAR9.ID – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep, KH Qumri Rahman, menyoroti nasib petani tembakau di Indonesia, khususnya di wilayah Madura, yang dinilai belum mendapatkan perhatian layak dari negara.
Menurutnya, Madura merupakan salah satu sentra produksi tembakau terbesar di Jawa Timur, bersama daerah lain seperti Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, hingga Bojonegoro. Komoditas ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga menopang kehidupan ribuan keluarga petani, yang mayoritas berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
“Kita harus melihat bahwa petani tembakau di Madura ini bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi bagian dari warga Nahdliyin yang selama ini turut menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujarnya, Rabu (01/04/2026).
Kiai Qumri mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PW GP Ansor Jawa Timur di Malang, disampaikan bahwa penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau pada tahun 2024 mencapai Rp216,9 triliun. Angka tersebut bahkan melampaui sejumlah sektor strategis lainnya.
Ia merinci, terdapat tiga sektor utama penyumbang pendapatan negara, yakni cukai tembakau sebesar Rp216,9 triliun, sumber daya alam migas dan nonmigas sebesar Rp207 triliun, serta dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp85,8 triliun.
“Ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi sektor tembakau terhadap negara. Namun ironisnya, kesejahteraan petani tembakau belum sepenuhnya terjamin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Tholaburridho Batuan, Sumenep, tersebut menambahkan bahwa Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar dalam sektor cukai tembakau nasional. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya industri rokok di wilayah tersebut serta tingginya produksi tembakau dari daerah-daerah seperti Madura.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terus disalurkan ke daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk petani tembakau. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih perlu penguatan agar benar-benar dirasakan oleh petani.
Alumni Pesantren Sidogiri, Pasuruan, ini menambahkan bahwa mayoritas konsumen rokok di Indonesia berasal dari kalangan warga NU. Oleh karena itu, keberpihakan terhadap petani tembakau juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan warga Nahdliyin.
“Merokok telah menjadi bagian dari kultur di kalangan warga NU. Maka sudah selayaknya kita juga ikut ambil bagian dalam memastikan perputaran ekonomi dari sektor ini berpihak pada petani,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak, mulai dari stabilitas harga, perlindungan hasil panen, hingga akses distribusi yang lebih adil bagi petani tembakau, khususnya di Madura.
” Mari kita kawal semua mulai dari stabilitas harga pupuk, hasil panen hingga keadilan bagi petani tembakau,” pungkasnya.
Pos Terkait
Tidak ada komentar