SUMENEP, RADAR9.ID ∼ Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Antara Instruksi Pusat dan Eksekusi Pucat: Suara dari Dapur Sekolah” di Aula Potre Koneng, Bappeda Kabupaten Sumenep, Senin (16/2/26).
Forum ini menghadirkan Koordinator SPPG Sumenep Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, analis kebijakan publik Sohebul Umam, dan jurnalis Kompas Nur Kholis. Diskusi diikuti perwakilan guru, wali siswa, serta organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Sumenep.
Di hadapan peserta FGD, Kholilurrahman menjelaskan struktur kerja SPPG secara normatif, termasuk peran ahli gizi, tenaga akuntansi, hingga mitra pelaksana yang bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.
Ia menekankan bahwa dinamika dan polemik di lapangan bukan domain kewenangannya. Dalam kapasitas sebagai koordinator wilayah, ia hanya bertugas mengonsolidasikan informasi terkait pelaksanaan MBG dan meneruskannya kepada pimpinan secara berjenjang.
“Kami di wilayah tidak berada pada posisi pengambil keputusan teknis. Jika ada temuan, kami himpun dan laporkan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, Nur Kholis menilai, program MBG di era pemerintahan Prabowo Subianto memicu beragam respons publik. Ia mengidentifikasi tiga sikap utama: apresiatif, korektif, dan apatis, dengan respons apatis yang terbagi dua.
“Ada tiga respons: apresiatif, korektif, dan apatis. Yang apatis ini ada dua: tidak percaya pada program MBG beserta persoalannya, atau tidak tahu sumber dan skema program itu sendiri,” ujarnya.
Kholis juga menyoroti optimisme Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan keberhasilan program MBG hingga 99,9 persen. Ia menilai, dengan skala program yang besar, potensi kendala teknis tetap terbuka, termasuk faktor kelalaian manusia.
“Presiden menargetkan 99,9 persen berhasil. Namun dalam pekerjaan sebesar ini, tentu sangat mungkin terjadi human error,” tambahnya.
Sementar itu, Sohebul Umam menilai program MBG memiliki legitimasi politik kuat karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama program ini berada pada aspek teknis dan tata kelola, meski secara popularitas menguntungkan Presiden Prabowo.
“MBG kuat secara legitimasi politik karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tetapi yang akan benar-benar diuji adalah aspek teknis dan pengelolaannya,” jelasnya.
Ia juga menyebut, gagasan besar kerap lahir dari proses panjang, bukan semata konsep instan.
“Bisa jadi MBG merupakan kristalisasi pengalaman panjang. Namun keberhasilannya tetap ditentukan oleh kualitas implementasinya,” pungkasnya.
Penulis : Ibnu Hajar
Editor : Redaksi***
